PROKOPIM.POHUWATO - Lima pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dilantik dan diambil sumpah/janji jabatannya oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, Kamis (17/09/2026) di Ruang Rapat Gunung Pani Kantor Bupati Pohuwato.
Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah, Iskandar Datau, para asisten, pimpinan OPD, Ketua TP PKK Pohuwato, Selfi Mbuinga Monoarfa, Ketua DWP Pohuwato, Ny. Suriyati Iskandar Datau, serta jajaran ASN di lingkungan Pemkab Pohuwato.
Kelima pejabat yang dilantik masing-masing adalah Mohamad Huntoyungo, S.E., M.M. sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Rahmat Ma’ruf, S.Kom., S.I.P., M.Si. sebagai Kepala BKPSDM; Ramayani Nanto, S.E. sebagai Kepala Dinas Sosial; Risnawati Ali, S.P. sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; serta Saharudin Saleh, S.E., M.M. sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Dalam kesempatan tersebut, turut dibacakan pakta integritas sebagai bagian dari komitmen dan tanggung jawab para pejabat dalam menjalankan amanah jabatan yang dipercayakan.
Bupati Saipul menegaskan bahwa pakta integritas yang dibacakan oleh saudara Mohamad Huntoyungo tidak hanya berlaku bagi yang bersangkutan, tetapi juga menjadi komitmen bersama bagi seluruh pejabat yang dilantik.
“Tadi sudah dibacakan pakta integritas. Pakta integritas yang dibacakan oleh Saudara Muhammad Huntoyungo tidak berlaku untuk dirinya sendiri, tetapi berlaku untuk empat orang lainnya yang dilantik pada hari ini,”jelas Bupati.
Bupati kemudian menyampaikan sejumlah penekanan kepada para pejabat yang baru dilantik agar segera ditindaklanjuti sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Untuk Dinas Sosial, Bupati meminta adanya perbaikan, pembenahan, dan pemutakhiran data kemiskinan serta data penyandang masalah sosial secara akurat dan terpadu.
Menurutnya, data tersebut harus menjadi dasar dalam penyusunan program penanganan yang tepat, terukur, dan tepat sasaran, termasuk program perlindungan sosial dengan melibatkan perangkat daerah maupun lembaga terkait.
Selain itu, Bupati mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan dan potensi bencana alam.
“Saat ini kita berada pada penghujung musim kemarau dan tidak lama lagi akan memasuki musim penghujan. Salah satu permasalahan yang setiap tahun kita hadapi pada musim penghujan adalah terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat, khususnya mereka yang berada di kawasan rawan bencana,”ujarnya.
Karena itu, Dinas Sosial diminta mempersiapkan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan bencana untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
Kesiapan tersebut meliputi relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana), dapur umum, ketersediaan logistik, serta berbagai kebutuhan lainnya. Koordinasi dan kolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga perlu diperkuat, baik dalam penanganan saat bencana maupun pada tahap pascabencana.
Sementara untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bupati menekankan pentingnya penyediaan data ketenagakerjaan yang akurat sekaligus penyiapan tenaga kerja yang terampil dan kompeten.
Menurutnya, salah satu hal utama yang perlu mendapat perhatian adalah ketersediaan data penyerapan tenaga kerja yang akurat dan mutakhir. Di samping itu, perlu dilakukan penyiapan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kompetensi sesuai kebutuhan serta perkembangan pasar kerja.
Bupati juga meminta Dinas Nakertrans meningkatkan upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
“Ini yang biasa disampaikan oleh teman-teman di DPRD. Ini menjadi perhatian. Salah satu hal utama yang harus mendapat perhatian adalah ketersediaan data penyerapan tenaga kerja yang akurat dan mutakhir,” katanya.
Upaya penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan, khususnya perselisihan atau sengketa hubungan industrial, dinilai penting untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis serta iklim investasi dan dunia usaha yang kondusif.
Selain itu, penguatan kebijakan di sektor transmigrasi juga menjadi perhatian. Dinas Nakertrans diminta memantau dan merumuskan kebijakan sektor transmigrasi, terutama melalui koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan terpenuhinya jaminan kesejahteraan bagi para transmigran, termasuk melalui optimalisasi dukungan dan skema bantuan yang bersumber dari APBD.
Bupati juga memberikan penekanan kepada pejabat yang memimpin Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, BKPSDM, serta Kesbangpol agar menjalankan berbagai program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Seluruh pejabat yang baru dilantik diharapkan menjadikan amanah tersebut sebagai tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya bersama Bapak Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, bersama seluruh pimpinan tinggi pratama lainnya menyampaikan selamat kepada saudara bergabung pada eselon II. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab,”harap Saipul.
Pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum bagi para pejabat baru untuk memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah sekaligus memastikan berbagai program pemerintah daerah berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat Pohuwato. (Mey)
Penulis:Meylan Radjak
Editor:Fadel Rasyid