PROKOPIM.POHUWATO – Workshop Pembinaan dan Pengawasan Satu Data Daerah Kabupaten Pohuwato resmi dibuka oleh Bupati Pohuwato yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Iskandar Datau, didampingi Kepala Bapppeda, Rustam Melleng dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Fadli Sanad, di Marina Beach Resort (MBR) Marisa, Rabu (12/08/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Data Provinsi Gorontalo, Ahmad Dalil, serta diikuti secara daring melalui Zoom oleh Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri.
Mengawali sambutannya, Sekda Iskandar Datau menyampaikan permohonan maaf Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato yang belum dapat hadir karena pada waktu yang bersamaan mengikuti agenda pemerintahan lainnya.
“Atas nama pemerintah daerah, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas terlaksananya kegiatan ini. Kegiatan ini sangat penting, khususnya dalam kaitannya dengan kondisi pemerintahan saat ini,” jelasnya.
Menurut Iskandar, Pemerintah Kabupaten Pohuwato sebenarnya telah merintis pengelolaan data secara terintegrasi melalui Portal Satu Data Indonesia Pohuwato (POSS-D) sejak sekitar tiga tahun lalu.
“Kami sudah merancangnya. Alhamdulillah, ini bisa menginspirasi karena sebenarnya kami sudah memiliki cikal bakal terkait kegiatan ini. Ini juga merupakan tindak lanjut dari amanah Permendagri yang mengarahkan pemerintah daerah untuk menuju Satu Data Indonesia,”terangnya.
Ia menjelaskan, penerapan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan bukan hal baru. Sejumlah sistem telah digunakan pemerintah daerah, di antaranya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk administrasi kependudukan serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk mendukung pengelolaan pemerintahan, termasuk keuangan daerah.
Sebelum penerapan SIPD, pemerintah daerah juga telah menggunakan sistem pengelolaan keuangan yang dikembangkan melalui kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Financial Management Information System (F-MIS).
“Ini semua menjadi bagian dari cikal bakal bagaimana data dan sistem informasi dikelola dalam pemerintahan. Ke depan tentu akan kita sempurnakan lagi. Harapan kami, pengelolaan pemerintahan dapat dilakukan melalui satu data yang benar-benar terintegrasi,”ungkapnya.
Sekda menegaskan, Pemerintah Kabupaten Pohuwato memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Satu Data Daerah. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi perangkat daerah untuk memperkuat pemahaman sekaligus memperbaiki tata kelola data pemerintahan.
Ia pun meminta seluruh peserta, khususnya unsur Dinas Kominfo dan Statistik, Bapppeda, Bagian Pemerintahan, serta Bagian Hukum, untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh.
“Manfaatkan betul momentum ini sebagai tempat untuk belajar. Insyaallah pembimbingan seperti ini akan terus dilakukan. Kami sangat berharap apa yang sudah dirintis dapat benar-benar berjalan dan mencapai tujuan yang kita harapkan,”ujarnya.
Iskandar mengakui, upaya membangun satu data di Pohuwato sebelumnya telah dirintis, namun belum berjalan secara optimal hingga tahap akhir. Berbagai kendala yang dihadapi menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pelaksanaannya ke depan.
“Yang sudah kami rintis memang sudah ada, tetapi belum sampai di ujung karena banyak kendala yang dihadapi. Olehnya, kepada peserta dari Kominfo, Bapppeda, Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum, saya berharap kegiatan ini dapat diikuti dengan betul-betul,”tandasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pengelola Data Daerah Provinsi Gorontalo, Ahmad Dahlil, mengatakan pertemuan tersebut menjadi kesempatan pertama untuk memperkenalkan Program SKALA kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
Ia menjelaskan, SKALA merupakan akronim dari Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar, yakni program Pemerintah Indonesia yang mendapat dukungan Pemerintah Australia dan dilaksanakan selama kurang lebih delapan tahun di 12 provinsi di Indonesia.
“Dari 12 provinsi tersebut, satu-satunya provinsi di Pulau Sulawesi yang menjadi lokasi program SKALA adalah Provinsi Gorontalo,”ungkapnya.
Menurut Ahmad, Program SKALA bertujuan mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya pengurangan kemiskinan, terutama melalui percepatan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.
“Program ini sudah berjalan hampir tiga tahun di Provinsi Gorontalo, dimulai pada Januari 2024 sampai sekarang. Pelaksanaannya terbagi dalam dua tahap,”jelasnya.
Tahap pertama, kata Ahmad, akan berlangsung hingga Desember 2026. Setelah dilakukan evaluasi, kerja sama untuk tahap kedua diharapkan dapat dilanjutkan mulai Januari 2027 hingga Desember 2030.
“Insyaallah, setelah evaluasi, kemungkinan pada September sudah ditandatangani kembali perjanjian kerja sama yang baru. Fase kedua akan dimulai Januari 2027 sampai Desember 2030. Jadi masih ada kurang lebih empat tahun kita bersama-sama,” pungkasnya. (Fh)
Penulis:Fahrul Inaku
Editor:Meylan Radjak