PROKOPIM.POHUWATO – Pemerintah Kabupaten Pohuwato menggelar pertemuan bersama berbagai pihak guna membahas sejumlah persoalan di wilayah pertambangan, khususnya terkait penyelesaian tali asih pembangunan proyek bendung yang ada di wilayah pertambangan serta akses para pengojek menuju lokasi tambang Dam dan sekitarnya.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati itu dihadiri Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, Wakil Bupati, Iwan S. Adam, Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, Kapolres yang diwakili Kabag Ops Polres Pohuwato, Dandim diwakili Kasdim 1313 Pohuwato, perwakilan BWSS, Koordinator LSM Labrak, Soni Samoe bersama unsur penambang, perwakilan manajemen PT PETS, serta OPD terkait, Jumat, (22/05/2026).
Dalam arahannya, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menyampaikan rasa syukur karena seluruh pihak dapat hadir memenuhi undangan pemerintah daerah untuk mencari solusi bersama atas persoalan yang terjadi di wilayah pertambangan.
“Alhamdulillah, kita bisa bersama-sama hadir di sini dalam rangka membahas dan mencari penyelesaian terhadap beberapa persoalan di wilayah pertambangan. Undangan kami sampaikan pada Rabu kemarin dan hari ini semua pihak dapat hadir,”ujar bupati.
Menurut Saipul, ada dua persoalan utama yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah saat ini. Pertama, penyelesaian tali asih bagi penambang yang masih bertahan di lokasi yang akan dibangun proyek bendung. Kedua, akses jalan bagi para pengojek yang selama ini melintasi jalur menuju Dam dan wilayah sekitarnya.
Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pohuwato terus berupaya hadir dalam menyikapi berbagai persoalan pertambangan yang selama ini kerap menimbulkan polemik dan insiden di lapangan. Apalagi, perusahaan yang beroperasi merupakan perusahaan besar dengan nilai investasi yang besar pula.
“Kami bersama wakil bupati memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat. DPRD juga memiliki tugas menampung aspirasi masyarakat yang selama ini bertahan mencari kehidupan di wilayah tersebut,”ungkapnya.
Ia menilai, berbagai insiden yang terjadi belakangan ini, termasuk penolakan dan pengusiran alat perusahaan oleh penambang, tidak boleh terus berulang. Karena itu, pemerintah daerah mengundang semua pihak agar dapat duduk bersama dan mencari solusi terbaik demi mengakhiri konflik berkepanjangan.
Menurut bupati, masyarakat penambang yang berada di wilayah konsesi perusahaan juga merupakan warga yang harus mendapatkan perhatian dan ruang kehidupan. Oleh sebab itu, perusahaan diharapkan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, terutama para penambang yang selama puluhan tahun menggantungkan hidup di lokasi tersebut.
“Kami melihat langsung kondisi di lapangan saat turun beberapa waktu lalu. Pada prinsipnya masyarakat sangat menghormati penyelesaian yang dilakukan melalui negosiasi dan pendekatan yang baik. Karena itu harus ada langkah-langkah yang bijak agar konflik di lapangan tidak terus terjadi,”kata Saipul.
Terkait akses jalan bagi para pengojek, bupati menjelaskan bahwa percepatan pekerjaan proyek bendung otomatis akan membatasi jalur yang selama ini digunakan masyarakat menuju lokasi tambang. Karena itu diperlukan alternatif jalan agar aktivitas masyarakat tetap berjalan tanpa mengganggu proyek perusahaan.
“Para pengojek sangat membutuhkan akses tersebut. Maka kita harus berpikir bersama untuk mencari jalan alternatif agar masyarakat tetap memiliki akses menuju lokasi di atas tanpa mengganggu pekerjaan proyek,”jelasnya.
Bupati juga meminta seluruh pihak menjaga suasana diskusi yang sehat dan konstruktif demi menghasilkan keputusan terbaik.
Ia berharap perusahaan dan masyarakat dapat hidup berdampingan secara baik sehingga berbagai persoalan yang selama ini muncul di media sosial maupun di lapangan tidak kembali terjadi.
“Kami berharap pihak perusahaan bisa terus membangun komunikasi dengan masyarakat penambang. Kalau semua berjalan sehat dan saling menghargai, maka dipastikan tidak akan terjadi lagi insiden-insiden seperti selama ini,”tegasnya.
Lebih lanjut, Saipul menyampaikan bahwa tujuh penambang yang berada sangat dekat dengan lokasi proyek bendung perlu segera mendapatkan solusi karena keberadaan mereka berpotensi menghambat pekerjaan proyek.
Ia menyebut para penambang tersebut juga termasuk dalam daftar penerima tali asih yang saat ini masih berproses di tingkat provinsi.
“Kalau persoalan tujuh penambang ini selesai dengan baik, maka mereka juga akan keluar dan mencari lokasi lain di luar area konsesi maupun lokasi proyek. Dengan begitu perusahaan bisa bekerja dengan aman dan masyarakat juga tidak kehilangan ruang kehidupannya,”ujar Saipul.
Pemerintah daerah, lanjut bupati, juga meminta perusahaan untuk sementara tidak melakukan pembongkaran kamp-kamp penambang sebelum ada penyelesaian yang disepakati bersama.
“Tolong hargai dulu pertemuan yang berlangsung saat ini. Selesaikan terlebih dahulu apa yang menjadi harapan masyarakat,”harap bupati.
Selain itu, masyarakat juga meminta adanya proses negosiasi yang baik dan manusiawi, terutama menjelang Hari Raya Iduladha, sehingga tidak terjadi penggusuran sepihak yang dapat memicu ketegangan baru di lapangan. (IK)
Penulis:Iwan Karim
Editor:Sadrin Hasan