PROKOPIM.POHUWATO-Rapat pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung di Ruang Gunung Pani Kantor Bupati dipimpin Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, Kamis, (30/07/2025).
Rapat yang menjadi bagian dari langkah strategis untuk menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat terkait pelaksanaan program MBG, turut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato, Arjuna Meghanada Wiritanaya, Dandim 1313 Pohuwato, Letkol Inf. Madiyan Surya, Kabag SDM Polres Pohuwato, Kompol Abadi, Kepala Perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Pohuwato, Erik Sigit Bangga, Sekda Pohuwato, Iskandar Datau, Perwakilan TP PKK, Risnawati Ali, Perwakilan Kemenag Pohuwato, Pimpinan OPD, Tenaga Ahli Bupati, serta Distributor MBG Marisa.
Mengawali sambutan, Wabup Iwan S. Adam, menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Pohuwato yang tidak berkesempatan menghadiri kegiatan ini karena ada agenda penting di Provinsi, sehingga beliau bapak bupati memandatkan kami untuk memimpin rapat ini.
Wabup Iwan menegaskan urgensi pembentukan Satgas MBG dan menyampaikan bahwa hasil rapat hari ini harus segera dilaporkan beserta Komposisi satuan Tugas yang akan dibentuk ke Kementerian Dalam Negeri paling lambat tanggal 31 Juli 2025.
"Salah satu elemen penting dalam percepatan program MBG adalah kolaborasi teknis yang efektif antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Daerah,"ujar Wabup Iwan.
Ia menambahkan bahwa sesuai arahan Mendagri, kepala daerah diminta segera menentukan titik-titik lokasi pembangunan dapur MBG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Lokasi tersebut harus memperhatikan kondisi geografis, keterjangkauan, serta sebaran peserta didik di wilayah masing-masing.
Selain meningkatkan gizi peserta didik, program ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. "Rantai pasok bahan makanan lokal akan bergerak karena pembelinya sudah pasti. Pemerintah telah menyiapkan anggaran, ini bisa menjadi peluang besar bagi ekonomi daerah,"ujar Wabup.
Terkait struktur organisasi, Wabup mengimbau agar penyusunan komposisi Satgas disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing instansi agar pertanggungjawaban lebih maksimal.
Sementara itu, Kajari Pohuwato, Arjuna Meghanada Wiritanaya, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima mandat dari Kejaksaan Agung untuk memberikan pendampingan hukum terhadap pelaksanaan program MBG. "Ke depan, penyaluran makanan bergizi akan membutuhkan tenaga ekstra dan sistem distribusi yang solid,"ungkapnya.
Selain itu, Dandim 1313 Pohuwato, Letkol Inf. Madiyan Surya, mengungkapkan bahwa Satuan TNI siap bersinergi dan akan melakukan pendampingan terhadap program MBG dan mendukung penuh pelaksanaan dan pengawasannya.
Perwakilan Polres Pohuwato, Kompol Abadi, menambahkan bahwa koordinasi lintas sektor sangat penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi. Ia menambahkan bahwa Polres siap mendampingi pelaksanaan program ini agar berjalan sesuai ketentuan.
Hal yang sama disampaikan oleh Ketua SPPG Pohuwato, Erik Sigit, menyatakan bahwa saat ini baru terdapat 3.146 siswa dari 15 sekolah yang telah mendapatkan penyaluran MBG. Rencananya, akan disiapkan 14 dapur MBG di Kabupaten Pohuwato, dengan Kecamatan Marisa menargetkan 4 dapur, meski saat ini baru satu dapur yang beroperasi.
"Secara nasional, sebanyak 32 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tengah disiapkan untuk menjadi kepala dapur MBG," jelasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Pohuwato, Fidi Mustapa, menekankan pentingnya percepatan Rencana Aksi, penyusunan komposisi personalia, dan langkah-langkah konkret oleh masing-masing OPD dalam mendukung Satgas MBG.
Melalui rapat ini, Pemerintah Daerah Pohuwato menunjukkan keseriusannya dalam mengawal dan mempercepat pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis. Harapannya, dengan sinergi lintas sektor dan penguatan kelembagaan, program ini dapat segera menyentuh seluruh peserta didik dan sekaligus memberi dampak positif terhadap ekonomi lokal.(Zek)
Penu;is:Abdul Razak Supu
Editor:Sadrin Hasan