PROKOPIM.POHUWATO-Pemerintah Kabupaten Pohuwato menggelar rapat evaluasi penanganan bencana banjir bandang yang melanda Desa Tuweya dan Desa Bohusami, Kecamatan Wanggarasi, dalam masa tanggap darurat selama 14 hari.
Evaluasi berlangsung di Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Bandang yang berlokasi di kediaman Kepala Desa Malango, Kecamatan Taluditi, pada Rabu (25/06/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, dan turut dihadiri Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya BNPB, Rudy Supriyadi, bersama tim analis, Kalaksa BPBD, Kadis Sosial, Kadis PUPR, Kadis Perkim, Camat Wanggarasi, dan Camat Dengilo.
Bupati Saipul mengungkapkan rasa terima kasih kepada BNPB atas dukungan dan respon cepat dalam membantu penanganan bencana banjir bandang.
Ia menekankan bahwa penanganan dilakukan secara kolaboratif oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat, dengan langkah-langkah konkret di lapangan.
“Alhamdulillah kita sudah bekerja secara kolaboratif. Bantuan terus berdatangan. Kehadiran Pak Rudy bersama tim BNPB sangat membantu, termasuk bantuan logistik yang sedang dalam proses pengiriman,”ungkap Bupati Saipul.
Ia juga menegaskan pentingnya perhatian terhadap infrastruktur yang rusak akibat banjir, seperti tanggul dan jalur air yang menjadi penyebab utama meluapnya sungai.
“Kami sudah turun ke beberapa titik terdampak seperti Paguat, Lemito, Wanggarasi, dan Randangan. Insyaallah, bantuan logistik segera datang. Tapi yang juga penting adalah kita harus kawal pembangunan infrastruktur ke depan,” tegasnya.
Sementara itu, Rudy Supriyadi dari BNPB menilai penanganan darurat oleh Pemkab Pohuwato sebagai langkah prioritas yang patut diapresiasi.
“Saya sudah empat hari mendampingi Pak Bupati, dan saya melihat langsung semangat beliau dan jajarannya untuk segera melakukan penanganan yang terbaik bagi masyarakat,”ucap Rudy.
Ia menambahkan bahwa percepatan pendataan rumah rusak sangat penting untuk menentukan klasifikasi bantuan. Data tersebut harus mencakup tingkat kerusakan mulai dari rusak berat, sedang, hingga ringan.
“Jangan sampai kita yang memperpanjang penderitaan masyarakat. Kita harus menjadi tulang punggung agar mereka bisa segera kembali ke fungsi sosial dan ekonomi mereka,” tegasnya.
Rudy juga mengingatkan bahwa masa tanggap darurat memiliki batas waktu. Jika sudah selesai, maka dukungan sumber daya, logistik, dan anggaran dari pusat akan berakhir dan bergantung pada masing-masing OPD.
Oleh karena itu, segala hambatan yang muncul dalam penanganan darurat harus segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti sebelum masa tanggap darurat berakhir.
“Lewat rapat evaluasi ini, mari kita petakan masalah dan rekomendasi terkait sandang, pangan, sanitasi, kesehatan, pendidikan, serta semua aspek penting bagi masyarakat. Harapannya, dalam satu hari ini data kerusakan rumah bisa dikumpulkan secara lengkap dan akurat,”pungkas Rudy.
Melalui sinergi dan komitmen berbagai pihak, Pemerintah Kabupaten Pohuwato bersama BNPB berharap pemulihan pasca-banjir dapat segera dilakukan demi mengembalikan kondisi masyarakat terdampak ke keadaan normal.(IK)
Penulis:Iwan Karim
Editor:Sadrin Hasan