PROKOPIM.POHUWATO – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Asistensi Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Antikorupsi Tingkat Kabupaten Pohuwato Tahun 2026, di Hotel Yulia, Kota Gorontalo, Senin (09/11/2026).
Pembukaan kegiatan tersebut turut didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), Zulkifli Umar, serta Inspektur Daerah Kabupaten Pohuwato, Irfan Saleh. Plt. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Risman Purba,S.E.,M.A.P, C.F.R.A,CGCAE.
Dalam sambutannya, Bupati Saipul menegaskan bahwa perencanaan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pohuwato tahun 2025–2029.
Menurutnya, pengawasan yang direncanakan secara baik akan mendukung pelaksanaan program pembangunan agar berjalan lancar, tepat sasaran, tepat waktu, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta meminimalkan potensi permasalahan hukum.
“Dengan pola dan sistem seperti ini, tentu kita berikhtiar untuk memastikan seluruh yang direncanakan setiap tahun dapat terlaksana tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah, sehingga benar-benar berdampak pada perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) merupakan salah satu pendekatan penting dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan intern pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan APBD setiap tahun.
Pengawasan, kata dia, tidak lagi hanya berorientasi pada pemenuhan program dan kegiatan secara administratif, tetapi harus diarahkan pada area-area yang memiliki tingkat risiko tinggi dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Ia mengakui bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah menghadapi berbagai tantangan dan risiko, mulai dari perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset daerah, pelayanan publik, hingga pengelolaan keuangan daerah.
Karena itu, diperlukan sistem pengendalian yang kuat serta perencanaan pengawasan yang tepat sasaran. Dengan demikian, potensi penyimpangan, kelemahan pengendalian, maupun hambatan dalam pencapaian tujuan organisasi dapat diidentifikasi dan dimitigasi sejak dini.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Saipul juga menekankan lima hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.
Pertama, penguatan manajemen risiko harus menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah. Kedua, perencanaan pengawasan harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Ketiga, optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Keempat, peningkatan kapabilitas APIP dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Kelima, membangun budaya integritas dan antikorupsi di lingkungan pemerintahan.
Melalui kegiatan sosialisasi dan asistensi tersebut, Bupati berharap seluruh peserta dapat mengikuti materi dan proses pendampingan dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, serta membangun kesamaan pemahaman mengenai pentingnya penerapan pengawasan berbasis risiko.
Kepada seluruh pimpinan perangkat daerah, ia meminta agar hasil kegiatan tidak hanya berhenti pada tataran pemahaman, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan di masing-masing perangkat daerah.
“Kepada seluruh pimpinan perangkat daerah, saya meminta agar hasil kegiatan ini tidak berhenti pada tataran pemahaman, tetapi benar-benar diterapkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan di masing-masing perangkat daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Pohuwato, Irfan Saleh, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan yang berlangsung selama empat hari tersebut difokuskan pada penguatan pemahaman pimpinan OPD bersama satuan tugas (Satgas) SPIP di 16 OPD.
Menurutnya, kesamaan pemahaman antara pimpinan OPD dan Satgas SPIP sangat diperlukan agar proses penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dapat berjalan optimal.
Ia menjelaskan, salah satu tujuan utama kegiatan ini adalah membantu Bupati dalam mengidentifikasi berbagai risiko yang berpotensi muncul dalam pengelolaan program prioritas pembangunan daerah. Risiko tersebut perlu dikelola dengan baik agar tidak berkembang menjadi persoalan yang dapat berimplikasi hukum bagi penyelenggara pemerintahan.
“Melalui kegiatan ini, kita berharap pemahaman seluruh perangkat daerah bisa sama. Selanjutnya, pimpinan OPD dapat mengarahkan staf dan Satgas SPIP masing-masing untuk memperbaiki serta mempercepat penyusunan dokumen perencanaan pengawasan atau daftar risiko di setiap OPD,” jelas Irfan.
Kegiatan tersebut diikuti oleh para pimpinan OPD, sekretaris OPD, Direktur RSUD Bumi Panua, Direktur Rumah Sakit Lemito, serta Satgas SPIP. Adapun materi disampaikan oleh narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo, Komunitas Penyuluh Antikorupsi (Kompak) Provinsi Gorontalo, Tajuddin Pata, dan Inspektorat Daerah Pohuwato. (Fh)
Penulis:Fahrul Inaku
Editor:Fadel Rasyid