Selamat Datang

di Website Resmi Prokopim Setda Kabupaten Pohuwato
  • Main Menu

Perkuat Kualitas Demokrasi, Bawaslu dan Kesbangpol Pohuwato Jalin Kerja Sama Kelembagaan

Dokumen Prokopim Pohuwato

PROKOPIM.POHUWATO-Dalam upaya memperkuat kualitas demokrasi di daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato menjalin kerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pohuwato melalui penandatanganan nota kesepahaman, Senin (09/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kerja Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pohuwato tersebut menjadi langkah strategis dalam membangun sinergitas kelembagaan, khususnya di bidang pendidikan politik, pengawasan partisipatif, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Yolanda Harun, dalam penyampaiannya mengatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan dan koordinasi yang sebelumnya telah dilakukan oleh kedua lembaga.

Menurutnya, Kesbangpol merupakan salah satu mitra strategis Bawaslu dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan demokrasi.

Karena itu, diperlukan kesamaan persepsi, komunikasi, serta koordinasi yang intensif agar pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan secara efektif dan terarah.

Ia juga menekankan pentingnya mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi melalui penguatan pendidikan politik.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi peserta dalam proses demokrasi, tetapi juga memiliki kesadaran dan kepedulian untuk turut mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pohuwato, Sahrudin Saleh, menyambut baik terbangunnya kerja sama tersebut.

Ia menilai, sinergitas antara Kesbangpol dan Bawaslu diperlukan untuk memperkuat koordinasi serta mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemantauan demokrasi di daerah.

Sahrudin turut menyoroti pentingnya aspek legalitas dan kelengkapan administrasi bagi pemantau pemilu agar setiap aktivitas pemantauan memiliki landasan hukum yang jelas.

Selain itu, ia menilai perlu adanya sosialisasi dan pemahaman bersama kepada penyelenggara pemilu mengenai keberadaan, kedudukan, serta tugas pemantau.

Hal tersebut penting untuk menghindari kesalahpahaman antara petugas pemantau dan penyelenggara ketika menjalankan tugas di lapangan.

Ia berharap, kerja sama ini tidak hanya menjadi sebatas kesepakatan administratif, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan, sehingga memberikan penguatan kelembagaan bagi kedua pihak.

Melalui kerja sama tersebut, Bawaslu dan Kesbangpol Pohuwato diharapkan mampu membangun pola koordinasi yang lebih solid dalam pendidikan politik, pengawasan partisipatif, serta pemantauan dinamika demokrasi.

Sinergitas kedua lembaga ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat sekaligus mendorong terciptanya iklim demokrasi yang partisipatif, transparan, dan berkualitas di Kabupaten Pohuwato. (Mey) 

Penulis:Meylan Radjak

Editor:Fadel Rasyid