PROKOPIM.POHUWATO – Persoalan keamanan warga dan kepastian status kepemilikan lahan masyarakat di sekitar kawasan latihan TNI menjadi salah satu isu utama dalam kegiatan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2026–2027 Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) VI Boalemo-Pohuwato, Limonu Hippy, di Dusun Moyongo, Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kamis (05/11/2026).
Kegiatan yang dirangkaikan dengan sosialisasi pemerintah daerah bersama Kodim 1313 Pohuwato tersebut dihadiri Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, Dandim 1313 Pohuwato Letkol Arm. Fiat Suwandana, S.Sos., M.Han., jajaran OPD teknis terkait Provinsi Gorontalo, serta Kepala Desa Iloheluma, Agus Hippy.
Dalam kesempatan itu, Limonu Hippy menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi ruang untuk memperjuangkan kepentingan dan perlindungan warga, terutama menyangkut keamanan lingkungan serta kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati.
Ia mengungkapkan, keberadaan lokasi latihan TNI yang berdekatan dengan kawasan permukiman menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah potensi bahaya peluru nyasar ketika kegiatan latihan berlangsung.
Karena itu, Limonu berharap agar lokasi latihan dapat dipindahkan ke bagian atas atau kawasan yang lebih jauh dari permukiman penduduk sehingga keselamatan dan kenyamanan masyarakat tetap terjamin.
Selain persoalan keamanan, ia juga menyoroti status kepemilikan tanah masyarakat. Menurutnya, sebagian besar warga telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan melalui proses administrasi pemerintahan desa pada waktu itu.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa masyarakat tidak menghendaki adanya konflik dengan pihak TNI. Sebaliknya, diperlukan komunikasi dan langkah penyelesaian bersama antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan Kodim 1313 Pohuwato agar kepentingan masyarakat maupun kebutuhan TNI dapat terakomodasi.
“Tidak ada jalan lain selain mencarikan solusi bersama untuk menyelamatkan masyarakat yang ada di dusun ini,” tegas Limonu.
Ia berharap pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk menemukan titik terang atas persoalan keamanan dan status lahan, sehingga masyarakat Dusun Moyongo dapat menjalani kehidupan dengan aman, nyaman, serta memperoleh kepastian hukum.
Sementara itu, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat yang telah menghadiri kegiatan reses tersebut.
Menurutnya, reses merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab anggota DPRD untuk melaksanakan kegiatan di luar gedung dewan, bertemu langsung dengan masyarakat di daerah pemilihannya, sekaligus menyerap berbagai aspirasi yang berkembang.
Bupati juga mengapresiasi komitmen Limonu Hippy dalam mempertanggungjawabkan amanah dan kepercayaan masyarakat yang telah diberikan melalui pemilihan legislatif.
“Kami bersyukur dan mengamati perjalanan beliau dalam rangka mempertanggungjawabkan suara yang sudah diberikan. Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih karena percepatan pembangunan daerah membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai unsur,”ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Bupati juga menjelaskan rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (TP) di Kabupaten Pohuwato. Menurutnya, terdapat tiga lokasi yang menjadi pilihan, yakni Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat, Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, serta wilayah Paguyaman di Kabupaten Boalemo.
Namun, berdasarkan alokasi dari Mabes TNI, Kabupaten Pohuwato memperoleh dua lokasi pembangunan Batalyon TP.
Bupati menegaskan bahwa keberadaan Batalyon TP tidak semata-mata berorientasi pada fungsi pertahanan dan latihan tempur. Lebih dari itu, satuan tersebut dirancang untuk turut mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai bidang.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah kompi dengan bidang tugas berbeda, di antaranya pertanian dan perkebunan, kesehatan, serta perikanan dan kelautan.
Dengan demikian, apabila rencana pembangunan Batalyon TP di Desa Iloheluma dapat direalisasikan, keberadaannya diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya melalui kerja sama dan kolaborasi dalam mengembangkan potensi pertanian maupun perkebunan.
“Jadi, tidak semata-mata latihan untuk tempur. Tujuan Presiden Prabowo memperbanyak Batalyon Teritorial Pembangunan adalah agar TNI lebih dekat dengan masyarakat. Karena itu, kehadirannya tidak harus menjadi sebuah ketakutan seperti yang disampaikan masyarakat melalui Aleg Limonu Hippy,” jelas Bupati.
Di sisi lain, Dandim 1313 Pohuwato, Letkol Arm. Fiat Suwandana, menyampaikan bahwa pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo yang menginstruksikan TNI Angkatan Darat untuk memperkuat satuan teritorial yang juga berperan dalam pembangunan masyarakat.
Khusus di Kabupaten Pohuwato, rencana pembangunan dua Batalyon TP pada tahun 2026 atau 2027 masing-masing berlokasi di Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat, dan Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio.
Ia menegaskan, kehadiran TNI di tengah masyarakat bukan untuk menimbulkan keresahan, melainkan memberikan rasa aman, nyaman, serta mendukung kehidupan masyarakat di wilayah sekitarnya.
Terkait kebutuhan lahan, Dandim menyebutkan bahwa pembangunan satu Batalyon TP membutuhkan area sekitar 50 hektare. Namun, pembangunan tersebut hanya akan dilaksanakan apabila persoalan lahan telah diselesaikan dan tidak lagi menimbulkan permasalahan dengan masyarakat.
“Pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan ini kita laksanakan apabila memang sudah tidak bermasalah. Kalau masih bermasalah dengan masyarakat ataupun warga, tidak akan dibangun,”tegasnya.
Menyangkut lahan masyarakat yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik, Dandim meminta agar seluruhnya didata secara menyeluruh untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan guna dilakukan proses dan penanganan lebih lanjut.
“Yang punya SHM atau sudah sertifikat, didata semuanya. Nanti kami laporkan ke atasan. Seandainya memang sudah sertifikat hak milik, itu perlu proses,” ujarnya.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi dan koordinasi antara masyarakat, pemerintah daerah, DPRD, dan jajaran TNI dalam mencari penyelesaian terbaik. Dengan demikian, rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan dapat berjalan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat, sekaligus memastikan keamanan dan kenyamanan warga Dusun Moyongo tetap menjadi perhatian utama. (IK)
Penulis:Iwan Karim
Editor:Fadel Rasyid