PROKOPIM.POHUWATO-Pemerintah Kabupaten Pohuwato kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2024. Dengan capaian ini, Pohuwato telah mencatatkan perolehan opini WTP sebanyak dua belas kali berturut-turut sejak tahun 2013.
Penyerahan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2024 dilakukan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo, Hery Purwanto S.E., M.M., Ak., CA, CSFA. Dokumen tersebut secara resmi diterima oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, bersama Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, dalam sebuah acara yang berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, pada Senin, (19/05/2025).
Mewakili kepala daerah se-Provinsi Gorontalo, Bupati Saipul Mbuinga dalam sambutannya mengatakan, penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Hal ini merupakan juga pertanggung jawaban kita sebagai penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat, bahwa setiap anggaran yang kita gunakan dari APBD dikelola dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Pemeriksaan BPK juga menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi atas tata kelola keuangan daerah serta sebagai upaya perbaikan ke depan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih ,efektif dan efisien,”terang Bupati.
Selanjutnya, Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Gorontalo berserta jajarannya yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Kabupaten Pohuwato dengan memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas audit laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024, serta atas kerja sama yang telah terbina dengan baik selama ini dan untuk masa mendatang kami harapkan dapat lebih ditingkatkan.
Opini WTP atas audit laporan keuangan pemerintah daerah yang diberikan kepada kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo, kata Bupati Saipul, merupakan sebuah penghargaan dari BPK atas komitmen pemerintah daerah dalam menyajikan dan menyusun laporan keuangan secara akurat dan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku, sehingga penilaian ini membutuhkan komitmen bersama seluruh jajaran pemerintahan untuk dapat mempertahankannya.
Hadir mendampingi Bupati Saipul Mbuinga, Sekretaris Daerah, Iskandar Datau, Asisten Administrasi Umum, Mahyudin Ahmad, Inspektur Daerah, Muslimin Nento, Sekretaris Dewan, Hamkawaty Mbuinga, dan Kepala BPKPD, Tety Alamri.(IK)
Penulis:Iwan Karim
Editor:Sadrin Hasan