HUMAS.POHUWATO-Berbagai persoalan disampaikan kades maupun delegasi desa pada pelaksanaan Musrenbang di beberapa kecamatan, bahkan Jum’at, (24/1/2020) Musrenbang di Kecamatan Popayato Barat dan Kecamatan Popayato  mengungkit masalah BPJS Kesehatan, dimana menurut mereka (Kades dan Delegasi) bahwa masyarakat miskin yang memegang kartu BPJS sudah tidak aktif lagi. Masyarakat khawatir jangan sampai ketika masuk rumah sakit ataupun puskesmas kartu BPJS tidak bisa digunakan.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Amin Haras menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan bukan dihapus tapi masih sementara dinonaktifkan dalam rangka dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat mengenai kenaikan tarif. Saat ini kata wabup  masih dilakukan validasi ulang mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan. Karena pengalaman kemarin-kemarin banyak data yang masuk di BPJS itu terkesan data dobel atau ganda dan ada juga yang sudah meninggal masih masuk dalam data tersebut.

Menurut Wabup Amin, kurang lebih 29 ribu warga masyarakat di pohuwato yang ditanggung oleh daerah termasuk di dalmanya itu ada yang ganda dan yang meninggal. Misalnya ada yang ditanggung oleh daerah, kemudian yang bersangkutan juga masuk di provinsi bahkan masuk pula pada pusat atau yang ditanggung oleh JKN, maka untuk itu tahun ini dilakukan validasi ulang dan sementara masih masih dinonaktifkan. “Itu (Kartu BPJS) akan diproses dan akan diaktifkan kembali”, jelas wabup.

Kaitan dengan penonaktifan tersebut tambah Wabup Amin Haras bukan berarti tidak bisa berobat disaat sakit, kalau ada warga miskin yang sakit tetap akan dilayani dan itu ada dana talangan dari pemda sambil menunggu pengaktifan kembali warga yang masuk pada BPJS Kesehatan.(IK)