Selamat Datang

di Website Resmi Prokopim Setda Kabupaten Pohuwato
  • Main Menu

Bahas Kelangkaan BBM dan Antrean Panjang SPBU, Pemkab Pohuwato Bentuk Satgas Bersama Forkopimda

Dokumen Prokopim Pohuwato

PROKOPIM.POHUWATO – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Pohuwato menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pohuwato bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Persoalan tersebut dibahas dalam rapat bersama Forkopimda yang dipimpin Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, didampingi Wakil Bupati, Iwan S. Adam, di ruang kerja Wakil Bupati, Senin (16/11/2026).

Rapat ini turut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato, Arif Ronaldi, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Marisa, Ferdinal, S.H., M.H., Kasdim 1313/Pohuwato, Mayor Inf. Muh. Ismaal, Kabag Ops Polres Pohuwato, AKP Syang Kalibato, Anggota DPRD Pohuwato, Iwan Abay, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Mahyudin Ahmad, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait.

Dalam arahannya, Bupati Saipul menyampaikan bahwa pertemuan tersebut digelar untuk membahas sejumlah persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama antrean panjang yang terjadi di empat SPBU, yakni SPBU Marisa, Paguat, Randangan, dan Popayato.

Menurutnya, persoalan paling menonjol terjadi di SPBU Marisa. Kondisi tersebut bahkan menjadi sorotan masyarakat dan memunculkan berbagai kritik terhadap pemerintah daerah.

“Persoalan antrean panjang ini menjadi fenomena yang terkadang memunculkan kritik sangat tajam kepada pemerintah daerah. Karena itu, perlu ada langkah konkret dan keterlibatan semua pihak untuk mencari solusi,”ungkap Saipul.

Selain antrean panjang, Bupati juga menyoroti menjamurnya pompa bensin mini (POM Mini) dan depot-depot penjualan BBM eceran yang dinilai perlu mendapatkan pengaturan dan pengawasan secara serius.

Berdasarkan temuan di lapangan, antrean panjang di SPBU diduga turut dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk mendapatkan BBM yang kemudian dijual kembali melalui POM Mini maupun secara eceran menggunakan botol berukuran satu hingga satu setengah liter. Penjualan tersebut mencakup Pertalite, Pertamax, hingga Solar, baik secara eceran maupun dalam kemasan jeriken atau galon berukuran kecil.

Bupati menegaskan, aktivitas penjualan kembali BBM tersebut perlu ditertibkan agar distribusi bahan bakar dapat berjalan sesuai peruntukannya dan tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan.

Ia juga mengingatkan agar rekomendasi pembelian BBM yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian maupun Dinas Kelautan dan Perikanan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan petani dan nelayan. Rekomendasi tersebut, kata bupati, diperuntukkan bagi operasional mesin pertanian, seperti mesin pembajak sawah, lading, serta kebutuhan nelayan untuk mengoperasikan perahu maupun kapal yang digunakan menuju lokasi rumpon atau untuk melaut.

Penggunaan BBM berdasarkan rekomendasi tersebut tidak boleh disalahgunakan, apalagi diperjualbelikan kembali atau dialihkan untuk aktivitas lain yang tidak sesuai ketentuan, termasuk kegiatan lainnya yang tidak diizinkan.

Dari berbagai masukan, saran, dan pendapat yang berkembang dalam rapat, disepakati pembentukan satuan tugas (Satgas) yang melibatkan pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda dan instansi terkait.

Pembentukan Satgas ini menjadi salah satu langkah konkret Pemkab Pohuwato dalam meningkatkan pengawasan dan penertiban distribusi BBM, sekaligus menjawab berbagai sorotan masyarakat terhadap penanganan persoalan antrean panjang dan penjualan BBM di daerah.

Bupati Saipul menjelaskan, pemerintah daerah sebelumnya telah menerbitkan surat terkait penertiban POM Mini, depot-depot BBM, serta pengaturan aktivitas di SPBU guna mengantisipasi antrean panjang. Namun, pelaksanaannya tetap didasarkan pada hasil pemantauan dan temuan dinas terkait di lapangan.

Ia menegaskan, penanganan persoalan BBM membutuhkan kerja sama dan dukungan seluruh unsur lintas sektor. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa keterlibatan seluruh pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab.

“Penting kebersamaan dan keterlibatan dalam memerangi hal ini. Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya dukungan dari semua lintas sektor. Olehnya, penting rapat ini menghasilkan pembentukan Satgas. Begitu terbentuk hari ini, Satgas sudah harus eksis di lapangan,”tegas Bupati Saipul.

Dengan terbentuknya Satgas tersebut, diharapkan pengawasan distribusi BBM, penertiban penjualan BBM eceran, serta pengaturan antrean di SPBU dapat berjalan lebih optimal sehingga kebutuhan masyarakat terhadap BBM di Kabupaten Pohuwato dapat terpenuhi dengan baik. (Fh)

Penulis:Fahrul Inaku

Editor:Fadel Rasyid