PROKOPIM.POHUWATO-Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menggelar Rapat Evaluasi Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan II Tahun 2025 dan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Jumat, (13/06/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Aula BPKPD tersebut mengusung tema "Efektivitas ETPD dalam Peningkatan PAD". Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, didampingi oleh Sekretaris Daerah, Iskandar Datau, serta Kepala BPKPD, Teti Alamri, dan turut dihadiri oleh seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat pengelola PAD.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya perhatian serius dari seluruh OPD terhadap realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025. Hingga saat ini, capaian PAD baru mencapai 32% dari target 40% yang ditetapkan. Oleh karena itu, ia mendorong adanya langkah-langkah strategis untuk mempercepat penerimaan PAD agar program-program yang telah ditetapkan dalam APBD dapat terlaksana sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah.
“Realisasi PAD harus menjadi perhatian serius, karena keberhasilan program pemerintah sangat ditentukan oleh ketersediaan anggaran. Kita butuh strategi percepatan yang konkret dari setiap OPD,"tegas Wakil Bupati.
Selain evaluasi PAD, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan HLM TP2DD yang bertujuan mengevaluasi penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta mempersiapkan keikutsertaan dalam HLM tingkat Provinsi Gorontalo.
Dalam konteks ini, digitalisasi dinilai menjadi instrumen penting dalam peningkatan PAD, khususnya dalam menekan potensi kebocoran pada pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Wakil Bupati juga menyampaikan bahwa implementasi ETPD harus dimulai dari lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta retribusi sampah. ASN diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat dengan melakukan pembayaran melalui kanal digital seperti QRIS.
“ASN harus jadi pelopor dan motivator dalam transformasi digital ini. Kita tidak hanya bicara kemudahan, tapi juga transparansi dan efisiensi,”ujarnya.
Akhir sambutannya, Wabup menjelaskan, bahwa hasil pelaksanaan rapat ini akan dilaporkan kepada Bupati.
Sementara itu, Kepala BPKPD, Teti Alamri, dalam laporannya menyampaikan bahwa realisasi PAD Triwulan II masih berada di angka 32%. Kontribusi terbesar berasal dari sektor pajak daerah, khususnya Pajak atas Jasa dan Barang Tertentu (PBJT) dari usaha makanan dan minuman.
Dalam forum ini, para pimpinan OPD juga menyampaikan optimisme mereka dalam mengejar target PAD hingga akhir tahun. Namun, sejumlah kendala dan hambatan teknis turut diungkapkan, terutama dalam proses pemungutan pajak dan retribusi.
Meski demikian, seluruh OPD menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam memperluas digitalisasi, khususnya dalam sistem pemungutan pajak dan retribusi berbasis digital.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar-OPD dan mempercepat transformasi digital guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah.(Zek)
Penulis:Abdul Razak Supu
Editor:Sadrin Hasan